Ketua DPR RI, Marzuki Alie melayangkan protes kepada
Kementerian Luar Negeri mengenai kontroversi yang timbul pada saat
anggota dewan melakukan studi banding di Berlin, Jerman.
Pasalnya, ada yang salah ketika Perhimpunan Pelajar Indonesia di Berlin menyampaikan kritiknya kepada anggota DPR yang sedang berkunjung ke sana. Kesalahah itu adalah ketika mahasiswa bertanya apakah ada diskusi, KBRI di sana menjawabnya tidak ada.
Padahal, anggota DPR yang sedang berkunjung ke Jerman itu sangat bersedia berkomunikasi dengan PPI di Berlin. "Saya sudah protes pada Menlu. Ini ada apa dengan Dubes Indonesia yang di Jerman," kata Marzuki di Jakarta, Senin (26/11).
Marzuki mengatakan, protes itu dia sampaikan dengan mengirimkan pesan singkat kepada menteri luar negeri. Dalam pesan singkatnya, Marzuki meminta menteri untuk meneliti, melihat bagaimana kejadiannya.
"Kan jelas kok, anggota DPR siap berkomunikasi namun dibilang enggak ada. Ada apa ini dengan KBRI kita ini," kata Marzuki. Dia mengaku, tak habis pikir terhadap prilaku sejumlah staf KBRI di sana. Yangs ecara diam-diam melakukan investigasi kegiatan anggota dewan selama di Berlin.
"Yang di Youtube itu liputan staf Kedubes. Ada apa dengan staf Kedubes kita. Saya ke mana-mana dan di mana pun saya berada ada waktu malam, saya ketemu dengan warga Indonesia. Apakah pelajar atau pekerja, kita komunikasi, kita jelaskan kok dan tidak ada persoalan," kata Marzuki.
Bahkan menurut Marzuki, memang ada indikasi untuk mengerjai anggota DPR. Meski begitu hal tersebut masih perlu dibuktikan lagi.
Seperti diketahui kepergian anggota dewan ke Berlin banyak menuai kontroversi. Kepergian belasan anggota dewan ini menelan biaya Rp2,3 miliar. Bahkan PPI Berlin dalam rilisnya menyebut kunjungan anggota dewan untuk menemui Deutsches Institut fur Normung sangat salah alamat.
Mereka meminta masukan dari DIN untuk menyusun Undang-Undang Keinsinyuran, padahal lembaga itu tak mengurus soal profesi insinyur, melainkan standar produk dan proses teknik.
Belum lagi kunjungan kerja itu disebut tidak dirancang dengan baik dan terkesan buru-buru. Hal ini terlihat dari tidak adanya penerjemah dan lemahnya penguasaan anggota dewan terhadap bahan yang akan dibahas. (Andrian Gilang/kgi)
Pasalnya, ada yang salah ketika Perhimpunan Pelajar Indonesia di Berlin menyampaikan kritiknya kepada anggota DPR yang sedang berkunjung ke sana. Kesalahah itu adalah ketika mahasiswa bertanya apakah ada diskusi, KBRI di sana menjawabnya tidak ada.
Padahal, anggota DPR yang sedang berkunjung ke Jerman itu sangat bersedia berkomunikasi dengan PPI di Berlin. "Saya sudah protes pada Menlu. Ini ada apa dengan Dubes Indonesia yang di Jerman," kata Marzuki di Jakarta, Senin (26/11).
Marzuki mengatakan, protes itu dia sampaikan dengan mengirimkan pesan singkat kepada menteri luar negeri. Dalam pesan singkatnya, Marzuki meminta menteri untuk meneliti, melihat bagaimana kejadiannya.
"Kan jelas kok, anggota DPR siap berkomunikasi namun dibilang enggak ada. Ada apa ini dengan KBRI kita ini," kata Marzuki. Dia mengaku, tak habis pikir terhadap prilaku sejumlah staf KBRI di sana. Yangs ecara diam-diam melakukan investigasi kegiatan anggota dewan selama di Berlin.
"Yang di Youtube itu liputan staf Kedubes. Ada apa dengan staf Kedubes kita. Saya ke mana-mana dan di mana pun saya berada ada waktu malam, saya ketemu dengan warga Indonesia. Apakah pelajar atau pekerja, kita komunikasi, kita jelaskan kok dan tidak ada persoalan," kata Marzuki.
Bahkan menurut Marzuki, memang ada indikasi untuk mengerjai anggota DPR. Meski begitu hal tersebut masih perlu dibuktikan lagi.
Seperti diketahui kepergian anggota dewan ke Berlin banyak menuai kontroversi. Kepergian belasan anggota dewan ini menelan biaya Rp2,3 miliar. Bahkan PPI Berlin dalam rilisnya menyebut kunjungan anggota dewan untuk menemui Deutsches Institut fur Normung sangat salah alamat.
Mereka meminta masukan dari DIN untuk menyusun Undang-Undang Keinsinyuran, padahal lembaga itu tak mengurus soal profesi insinyur, melainkan standar produk dan proses teknik.
Belum lagi kunjungan kerja itu disebut tidak dirancang dengan baik dan terkesan buru-buru. Hal ini terlihat dari tidak adanya penerjemah dan lemahnya penguasaan anggota dewan terhadap bahan yang akan dibahas. (Andrian Gilang/kgi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar